Categories
News

Dari Rutan, Eks Menkes Siti Fadilah Surati Jokowi soal Corona

Jakarta – Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan solusi percepatan penanganan penularan virus corona (Covid-19).

Dalam tulisan yang dibuat di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jumat (24/4), Siti mengatakan salah satu upaya efektif untuk menekan angka penularan adalah dengan melakukan screening massal serentak. Jika tidak bisa semua wilayah, cukup di zona merah.

Siti memandang upaya screening massal serentak akan mendukung keberhasilan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyatakan nantinya antara yang positif dan negatif dapat dipisahkan.

“Pisahkan yang positif. Dari yang positif ini ada yang simptomatik atau bergejala dan ada 90 persen yang asimptomatik atau tidak bergejala. Setelah jelas terpilah, maka bisa dilakukan PSBB dengan aman,” tulis Siti dalam surat tersebut.

Pengacara Siti, Kholidin, Senin (27/4) membenarkan kliennya menulis surat untuk Jokowi.

Terkait dengan screening massal serentak ini, Siti berujar bahwa yang dibutuhkan adalah rapid test yang sensitif, dengan false negative rendah.

“Sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base,” tuturnya.

Sementara itu, ia mengungkapkan sebaiknya primer atau reagen pada Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang dibuat sendiri dan berasal dari virus corona strain Indonesia. Hal itu bertujuan agar deteksi virus lebih valid.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya memproduksi reagen PCR. Saat ini masih dalam tahap pengujian. Selama ini, Indonesia masih mengimpor reagen PCR, salah satunya dari Korea Selatan. Reagen adalah cairan yang digunakan untuk mengetahui reaksi kimia, dalam hal ini untuk mendeteksi infeksi covid-19.

Siti juga menyoroti pemenuhan dasar warga dalam menjalani masa PSBB. Menurut dia, masih terdapat warga di tingkat bawah yang belum mendapatkan bantuan sosial. Dia meminta Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan bantuan sosial di daerah-daerah yang memberlakukan PSBB.

“Mohon maaf, pak, rakyat kita butuh kerja hanya untuk bisa makan setiap hari. Sementara itu sampai saat ini dapur-dapur umum belum serius didirikan oleh para lurah dan kepala desa,” imbuhnya.

“Demikian halnya dengan rumah-rumah karantina buat ODP dan PDP yang seharusnya sudah ada ditingkatan desa dan kelurahan,” lanjutnya.

Siti pun menyoroti keberadaan bidan-bidan desa di bawah Kementerian Kesehatan yang biasa melakukan door to door memeriksa kesehatan warga di desa. Ia mengungkapkan bahwa bidan desa dan Posyandu bisa menjadi ujung tombak untuk melakukan monitoring dan evaluasi, maupun screening.

“Pak Jokowi yang baik, pada bapaklah kami semua rakyat Indonesia menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari wabah Corona,” kata Siti. (ryn/ain)

Categories
News

Sejumlah Pedagang Kopi Syukuran Atas Pembatalan Kenaikan BPJS

News – Sejumlah pedagang kopi bersama aktivis sosial menggelar tasyakuran atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka menyerahkan kue ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Surabaya, Jatim.

“Ini sebagai simbol kemenangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia,” kata salah seorang aktivis sekaligus pedagang kopi, Kusnan saat memberikan kue kepada Humas PN Surabaya Sigit Sutriono, Selasa (10/3).

Diketahui Kusnan bersama rekan-rekannya sebelumnya juga melakukan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang menaikkan 100 persen iuran BPJS. Uji materi itu didaftarkan melalui PN Surabaya pada 1 November 2019.

Sementara itu, kuasa hukum pedagang kopi Surabaya M Sholeh mengaku bersyukur atas putusan MA tersebut. “Penjual kopi ini menuntut keadilan dan alhamdulillah didengar oleh MA,” katanya.

MA mengabulkan judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terkait pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan. Judicial review tersebut diajukan untuk menguji Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2).

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp 110 ribu dengan manfaat ruang perawatan II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I.

Dalam amar putusannya, MA menyebut pasal 34 ayat (1) dan (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni, Pasal 23A, Pasal 28 H Jo, dan Pasal 34 UUD 1945 serta bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat 3 Undang-undang (UU) 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Perpres juga dianggap berlawanan dengan Pasal 2, 3, 4 huruf b, c, d, dan e UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 4 Jo, Pasal 5 ayat 2 Jo, Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan putusan judicial review ini, maka iuran BPJS Kesehatan kembali menggunakan ketentuan sebelumnya, yakni kelas III sebesar Rp 25.500, kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan kelas I sebesar Rp 80 ribu.